Jakarta, Humas LIPI. Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, menanggapi hasil temuan survei pakar yang dilakukan oleh PT. Arus Survei Indonesia dalam acara Rilis Survei Pakar/Public Opinion Makers dengan tema Menimbang Kapasitas Calon Presiden 2024 pada Selasa (13/7).
Lili memberikan apresiasi kepada survei yang telah dilaksanakan pada 2-10 Juli 2021. “Dalam survei ini tidak hanya mencantumkan persoalan popularitas dan elektabilitas, tetapi juga kapasitas, yang selama ini ditonjolkan adalah lebih ke arah populisme. Ini penting untuk mencari pemimpin yang memiliki kapasitas. Sebagai contoh, kita bisa melihat di negara-negara lain. Ketika terjebak pada populisme, ternyata mereka tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi dan kemudian diberikan sanksi, contohnya yang terjadi di Amerika Serikat. Ini menjadi suatu catatan penting bahwa persoalan kapasitas adalah suatu yang penting bagi sosok pemimpin,” ungkapnya.
“Selain itu, survei ini memberikan semacam pendidikan politik serta memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Tugas kita sebagai ilmuwan adalah melakukan social engineering atau rekayasa sosial agar bangsa dan negara ini lebih baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut hasil survei tersebut, sumber rekrutmen mayoritas berasal dari kepala daerah. “Ini menunjukkan bahwa Otonomi Daerah atau kebijakan desentralisasi yang merupakan bagian dari latihan kepemimpinan dan political recruitment adalah dasar untuk menjadi kepala pemerintahan. Jadi ini sesuatu yang bagus, karena ada jenjang dan ada latihan kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa Otonomi Daerah berhasil mencetak pemimpin-pemimpin yang kemudian menjadi sumber kepemimpinan di tingkat pusat. Sayangnya, kemudian dapat terjadi anomali yakni bahwa akhirnya elite-elite pusat berebut menjadi kepala daerah dengan harapan nantinya dapat ditarik ke pusat,” tegasnya.
“Oleh karena itu, ke depan diperlukan semacam demokratisasi dalam kepemimpinan daerah. Jangan sampai kepala daerah dipenuhi dengan dinasti politik atau oligarki. Karena kepala daerah adalah sumber kepemimpinan di tingkat pusat,” tambahnya.
Lili lebih lanjut menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh kandidat calon presiden ada tiga, yakni karakter atau integritas, visi-misi, dan rekam jejak. “Keberhasilan seseorang bukan karena popularitas tetapi harus mempunyai tiga hal utama tersebut. Harusnya ini menjadi catatan oleh para elite politik bahwa publik, melalui survei ini, menginginkan tiga aspek penting ini,” terangnya.
Sementara itu, menurut Lili, ada paradoks dalam demokrasi yang menganut adagium One Man One Vote. “Siapapun orang bisa dipilih meskipun orang itu tidak memiliki kapasitas. Kemudian, meskipun demokrasi berdasarkan political equality tetapi oligarki tetap berperan, ditakutkan pada pemilu yang akan datang dua hal itu akan muncul kembali. Politik oligarki yang membajak demokrasi kemudian tanpa memperhatikan kapasitas,” paparnya.
Di akhir paparannya Lili menyimpulkan bahwa sifat dan tujuan dari pemilu itu adalah terjadinya sirkulasi elite penguasa. “Namun, ditakutkan jika ternyata sirkulasi itu tidak terjadi. Meskipun wajahnya berganti, namun ternyata di balik itu adalah orang lama yang mengendalikan. Diharapkan survei ini bisa menjadi acuan serta landasan bahwa para pakar menginginkan hal-hal yang bersifat baik,” pungkasnya.(sf/ ed: mtr)
