Kertas Kerja Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia

Kertas Kerja 
Judul: Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia

Penyusun: Tim Keamanan Nasional, Pusat Penelitian Politik LIPI

Ringkasan Eksekutif

Kertas kerja ini bertujuan untuk memetakan problem pengawasan intelijen di Indonesia. Inisiatif tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa model pengawasan yang selama ini diadopsi berdasarkan Undang–undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara belum dapat berjalan secara baik dan memadai dalam mendorong intelijen yang profesional dan demokratis. Hal itu dapat dilihat dari minimnya respons pengawasan terhadap berbagai kasus dugaan penyalahgunaan, politisasi, pelibatan intelijen yang eksesif, hingga persoalan inefektivitas intelijen dan kegagalan intelijen. Apabila dibiarkan, hal ini akan secara konstan menghambat proses reformasi intelijen dan demokratisasi di Indonesia.

Berpijak dari latar belakang tersebut, kajian ini bermaksud untuk memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap aktor pengawas serta dampaknya terhadap efektivitas intelijen dan demokrasi. Tinjauan komprehensif tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap kelemahan model pengawasan intelijen di Indonesia sekaligus menjelaskan urgensi pokok-pokok persoalan yang perlu diantisipasi dalam upaya membangun intelijen yang lebih professional dan efektif di masa depan.

Terdapat dua pokok hasil temuan penelitian ini. Pertama, terdapat 55 problem pengawasan yang dihadapi oleh seluruh aktor pengawas intelijen (Presiden, DPR, Pengadilan Negeri, Internal, Lembaga Independen Negara, Publik, dan Internasional). Dari berbagai problem tersebut, secara umum permasalahan pengawasan didominasi oleh isu konflik kepentingan, persoalan kelemahan/kekosongan regulasi, dan persoalan kelemahan kapasitas aktor pengawas. Kedua, ditinjau dari implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi dan efektivitas kerja intelijen, Indonesia menghadapi persoalan serius dalam hal kontrol terhadap intelijen, akuntabilitas intelijen, serta persoalan kepercayaan dan ketersediaan informasi publik.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini berkesimpulan bahwa sektor pengawasan intelijen belum sepenuhnya berkontribusi secara positif bagi upaya pembangunan lembaga telik sandi yang profesional serta efektif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memandang model pengawasan intelijen yang diadopsi Indonesia melalui UU Intelijen Negara masih memerlukan sejumlah pembenahan. 

Kertas Kerja dapat diakses melalui tautan berikut: