Sunday, January 29, 2023

Lingkungan Hidup dan Kemiskinan: Pukulan Telak untuk Kapitalisme?

Abdullah Dzakwan

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sumber daya alam baik pada ruang lingkup daratan maupun perairan dalam melakukan perdagangan internasional. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan nasional pada era Soeharto yang menjadikan sumber daya alam sebagai sumber pemasukan utama. Meski begitu, hingga saat ini, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia belum mampu sepenuhnya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Masalah Kemiskinan merupakan kondisi tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama akibat tidak adanya modal. Ketiadaan modal berpengaruh secara psikologis untuk mencari sumber daya lain seperti tenaga yang bakal ditukarkan dengan wages.

Kapitalisme masih tetap menjadi mode produksi dominan hingga abad ini. Kapitalisme berpijak pada beberapa prinsip seperti akumulasi kapital yang tujuan utamanya adalah proses produksi-distribusi-konsumsi untuk mengejar surplus sehingga dapat melanjutkan pola yang sama. Selain itu, ada pula monopoli dalam artian pembatasan hak milik terhadap raw material. Kedua prinsip ini mengubah secara signifikan relasi sosial (manusia-manusia) dan relasi manusia-alam. Contohnya, proses produksi dalam mode kapitalisme melibatkan workers dan teknologi yang membantu jalannya proses akumulasi modal (kapital) dalam bentuk nilai lebih. Selain itu, pembatasan terhadap akses sumber daya alam kepada beberapa orang tertentu berdampak pada eksploitasi alam secara repetitif. Padahal, alam tentu bukan untuk beberapa orang saja.

Selain dua prinsip di atas, kapitalisme juga berpijak pada ekspansi pasar, yaitu kondisi dimana pemodal membutuhkan pangsa pasar baru, baik dipengaruhi oleh kejenuhan demand maupun alasan-alasan operasional (internal). Hal ini biasanya berbentuk pemindahan lokasi operasi produksi ataupun perluasan distribusi produk. Beberapa hal menunjukkan bagaimana kapitalisme menjadi mode produksi yang mendasari relasi sosial dan relasi manusia-alam hingga hari ini.

Cock (2011) menjelaskan bahwa krisis ekologi bukanlah peristiwa di masa depan dan tidak pasti. Saat ini diakui secara umum bahwa kita berada pada tahap pertama keruntuhan ekologis. Respons modal terhadap krisis ekologi adalah bahwa sistem dapat terus berkembang dengan menciptakan yang baru ‘berkelanjutan’ atau ‘kapitalisme hijau’, serta membawa efisiensi pasar untuk mempengaruhi alam dan reproduksinya. Visi ini tidak lebih dari “strategi baru untuk mengambil untung dari kehancuran planet”. Selain itu, dua pilar yang menjadi sandaran ‘kapitalisme hijau’ adalah inovasi teknologi dan perluasan pasar sambil menjaga keutuhan institusi kapitalisme yang ada (Nusaibah, 2022).

Kontradiksi Lingkungan Hidup-Mode Produksi Kapitalisme

Lingkungan hidup merupakan salah satu syarat terjadinya suatu konteks kehidupan manusia, tentu saja selain waktu dan manusia itu sendiri. Dalam konteks proses produksi, lingkungan hidup berfungsi sebagai tempat tersedianya bahan mentah. Hal ini kemudian mendorong ‘pemanfaatan’ lingkungan hidup (daratan dan lautan) sebagai sumber surplus—karena merupakan tempat terjadinya suatu konteks sosial-politik—dan ‘bahan bakar’ mode produksi dominan. Efek jangka panjangnya jelas, produksi terus meningkat sementara ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam terus berkurang. Meskipun saat ini telah banyak modifikasi internal yang dilakukan oleh manusia terhadap mode produksi kapitalisme, tidak menutup kemungkinan isu lingkungan hidup terus mengemuka beberapa dekade ke depan jika kapitalisme masih menjadi mode produksi dominan. Alasannya sederhana, kapasitas alam tidak berbanding lurus dengan niat manusia untuk terus memanfaatkan alam.

Secara teoretis, kesadaran untuk memberi perhatian lebih terhadap lingkungan hidup telah ramai diperbincangkan sejak dekade 1960an, ketika Garret Hardin menerbitkan artikel berjudul tragedy of commons. Dalam artikel tersebut Hardin berargumen bahwa dunia yang terbatas tentu menyediakan kapasitas terbatas pula.[1]Selain itu, pada tahun 1987, sekelompok ilmuan menerbitkan laporan mengenai krisis lingkungan global dengan argumentasi utama bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh pola konsumsi manusia yang tidak sustainable.[2]Namun, perkembangan ini tidak menelurkan kesadaran bahwa kapitalisme secara global (kapitalisme telah dianut secara global baik pada ranah teori maupun praktik) berdampak serius terhadap krisis lingkungan hidup.

Kondisi di atas menjadi tendensi karena secara praktik upaya eksploitasi alam masih ramai terjadi, umumnya di beberapa kawasan selain Eropa. Data IPBES 2018  menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, yang mana merupakan terbesar di region Asia Tenggara. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat.[3]

Keterbatasan pengelolaan sumber daya alam oleh beberapa orang tertentu telah menyebabkan kemiskinan bagi orang lainnya. Keterbatasan ini disebabkan dua faktor utama. Pertama, skema perdagangan internasional yang menempatkan negara-negara berkembang sebagai penyedia bahan mentah dan konsumen dari produksi yang dilakukan negara industri besar. Skema perdagangan internasional menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak memungkinkan manusia untuk mengelola alam secara berkelanjutan, karena kepentingan akumulasi modal yang terus mendorong produksi dilakukan sehingga kurang berfokus pada kelestarian lingkungan, dan peran perusahaan yang amat besar dalam mengelola sumber daya alam/SDA (Mas’oed, 2008). Kedua, adanya white paper IMF yang menyebabkan terjadinya penyesuaian struktural pada aspek perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut  kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kebijakan privatisasi sumber daya alam yang banyak menguntungkan korporasi (Bashwir, 2009). Hal ini karena monopoli bahan mentah menjadi penyebab tidak meratanya akses masyarakat untuk turut mengelola SDA yang tersedia, sehingga menciptakan kondisi kemiskinan struktural.

Akses terhadap sumber daya sebagai isu multi-dimensi

Akses terhadap sumber daya alam merupakan suatu hal yang amat fundamental bagi kehidupan manusia. Para pengkaji politik lingkungan menekankan dengan adanya akses terhadap sumber daya alam, seseorang mampu menentukan strategi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.[4] Akses yang tidak merata terhadap sumber daya alam dapat ditandai dengan hadirnya hak milik individu—kondisi dimana seseorang mampu menikmati benda-benda ekonomi yang dilindungi oleh negara. Melihat hal ini, seseorang yang hidup dalam kondisi miskin tentu mengalami kesulitan hidup di bawah struktur yang menekan. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pijakan kapitalisme (akumulasi, monopoli, ekspansi, dan eksploitasi) berkorelasi positif dengan tidak meratanya akses terhadap dan kelangsungan lingkungan hidup sehinga menimbulkan kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, fokus utama kajian lingkungan hidup tidak hanya berkutat pada persoalan lingkungan hidup-mode produksi, lebih jauh hal ini menuntut hadirnya suatu standar moral baru terhadap kelangsungan lingkungan. Hal ini karena turut menimbang penyebab krisis lingkungan tidak hanya disebabkan mode produksi, tetapi diperparah oleh mode produksi kapitalisme. Pada titik ini, pengetahuan mengenai lingkungan hidup manusia juga harus diproduksi secara masif guna membangkitkan kesadaran masyarakat tanpa melihat kelas sosialnya (dalam kata lain keseluruhan masyarakat).

Penutup

Untuk menyimpulkan, mode produksi kapitalisme memang bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan krisis lingkungan. Akan tetapi, prinsip kapitalisme (apalagi telah dipraktikkan secara global) berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Terdapat beberapa alasan yang menunjukkan adanya korelasi kedua hal tersebut seperti, monopoli menyebabkan marginalisasi sebagian besar manusia, distribusi produk yang dilakukan sebagian orang kepada beberapa orang lainnya mendorong ketimpangan, serta akumulasi kapital dan ekspansi yang menyebabkan manusia berpikir untuk menyelaraskan lingkungan hidup dengan surplus. Sehingga, relasi manusia-alam yang ditengahi kapitalisme bukan merupakan kondisi yang memberi dampak positif bagi kelangsungan lingkungan hidup.


Endnote:

[1] Hardin, G. (1968). Tragedy of the Commons. Science, New Series, Vol 162.

[2] Bruntland. (1987). Report of The World Comission on Environtment and Development. The United Nations.

[3] Walhi. (2021, agustus 25). WALHI. Disarikan dari walhi.or.id: https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

[4] Bryant, R. (2015). The International Handbook Of Political Ecology. Massachusetts: Edward Elgar, INC.

Populer