Monday, March 20, 2023

Elang Hitam: Rencana Gelar PUNA Garda Dirgantara

oleh
M. Fadel Primanico Amurwaraharja
(Mahasiswa S1 Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung)

Saat ini Indonesia tengah mengembangkan pesawat udara nirawak (PUNA) atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan unmanned aerial vehicle (UAV). Dalam terminologi yang lebih umum, produk ini dikenal dengan istilah drone. Wahana drone yang sedang dikembangkan memiliki jenis medium altitude long endurance (MALE) dengan sasaran pengoperasian pada ketinggian 7200 m (23622.05 feet) dan durasi 30 jam.  PUNA ini diberi nama panggilan Elang Hitam dan dikembangkan oleh konsorsium yang beranggotakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Institut Teknologi Bandung, PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT. LEN (Persero) [1].

Pengembangan teknologi Elang Hitam ini akan melalui dua tahap. Tahap pertama akan dihasilkan Elang Hitam dengan kemampuan surveillance dan pada tahap kedua dengan kemampuan strike [2]. Pengembangan pesawat nirawak bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan industri pertahanan secara mandiri, selain untuk memenuhi kebutuhan pertahanan-keamanan itu sendiri [3]. Dikutip dari situs resmi BPPT, kebutuhan pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah penanggulangan ancaman terorisme, penyelundupan, pembajakan, serta pencurian sumber daya alam (illegal logging dan illegal fishing) [1].

Tapi, apakah penggunaan PUNA Elang Hitam terbatas pada keperluan itu saja? Kemungkinan besar tidak demikian, terutama jika mempertimbangkan bahwa rencana pengembangan akan bermuara pada versi strike. Mari kita bahas dengan melihat bagaimana penggunaan PUNA MALE di belahan dunia yang berbeda.

PUNA MALE di Negara Lain

PUNA dengan tujuan militer dapat dibagi dalam empat jenis, yaitu mengintai/mendeteksi pergerakan (surveillance); mengurangi kemampuan berperang lawan (suppression); menghancurkan target dengan peluru kendali (strike), dan sebagai wahana latihan menembak (target drone) [4]. Bagian ini akan mencoba menguraikan penggunaan (deployment)sisi surveillance dan strike dari MALE UAV dengan menganalisis beberapa contoh kasus di negara lain. Dua profil misi tersebut dipilih mengingat jenis tersebut yang diharapkan sebagai keluaran dari pengembangan PUNA Elang Hitam.

Penggunaan teknologi MALE UAV paling terbaru pada konflik simetris dapat dipelajari dari Perang Nagorno-Karabakh II tahun 2020. Pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia tersebut berakhir dengan kemenangan Azerbaijan setelah Kota Shusha berhasil dikuasai pada tanggal 9 November. Keberhasilan ini dapat dikaitkan pada dua faktor utama. Faktor pertama yaitu keberhasilan Azerbaijan dalam memodernisasi pasukannya (materiil maupun doktrin) untuk menjalankan operasi komando gabungan (joint forces capabilities) serta kemampuan perang kota (urban warfare) [5]. Faktor kedua adalah keberhasilan strike drone Azerbaijan, yaitu Bayraktar TB2 buatan Turki dalam menguasai ruang dirgantara selama pertempuran. Air superiority ini artinya adalah kesuksesan MALE UAV Azerbaijan dalam menghancurkan persenjataan serta melemahkan rantai logistik Armenia [6].

Untuk contoh kasus national security kita bisa melihat dari pengalaman Amerika Serikat, negara penginisiasi serta salah satu pemilik armada drone militer terbanyak di dunia. PUNA MQ-9 Reaper (Predator B) dengan kemampuan surveillance digunakan oleh US Customs and Border Protection (CBP) dalam mengawasi daerah perbatasannya dari penyelundupan maupun gerakan terorisme [7]. Drone yang sama namun dengan spesifikasi kemampuan strike digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dalam operasi kontra-terorisme di luar negeri, contohnya operasi AS melawan Al-Qaeda di Pakistan [4]. Kepercayaan serta investasi Amerika Serikat pada teknologi drone didasari pada dua fakta sederhana, yaitu biaya operasi yang lebih rendah daripada pesawat tempur konvensional dan efektivitas di medan laga[8].

Elang Hitam Indonesia

Elang Hitam merupakan PUNA dengan spesifikasi MALE (ketinggian menengah dan ketahanan tinggi) pertama yang dikembangkan Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi utama PUNA Elang Hitam adalah untuk mengatasi ancaman kejahatan transnasional di perbatasan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pertahanan Indonesia periode 2020-2024 dengan salah satu fokus adalah memperkuat kedaulatan wilayah [9]. Fokus strategi penggunaan PUNA MALE juga nampaknya akan lebih condong ke arah pengamatan serta perlindungan di daerah perbatasan, seperti fungsi yang telah dijalankan oleh US CBP. Besar kemungkinan PUNA ini akan ditempatkan di pangkalan TNI AU, sebagai pengguna utama, yang beririsan dengan perbatasan laut Indonesia yang rawan akan kejahatan transnasional, di antaranya di Laut Natuna Utara dan Laut Maluku yang rawan akan illegal fishing [10]. Sejalan dengan kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu doktrin pencegahan atau deterrence, [3] [11] pelaku tindak kriminal transnasional diharapkan urung melakukan kejahatan karena adanya pengawasan ketat dengan memanfaatkan teknologi UAV yang dibangun Indonesia sendiri. Meski saat ini fokus kebijakan cenderung pada fungsi surveillance, pengembangan Elang Hitam dengan kemampuan strike sangat mungkin dilakukan. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Azerbaijan yang berhasil memodernisasi persenjataan serta pengembangan postur kekuatan trimatra terpadu.

Pengembangan PUNA MALE tidaklah terbatas pada sisi taktikal. Pada gelar griya BPPT secara daring yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2021, para pemangku kebijakan di konsorsium Elang Hitam menekankan pula pentingnya pengembangan teknologi ini di level yang lebih tinggi. Pada tingkat operasional, diharapkan dampak yang dihasilkan dari pengembangan Elang Hitam adalah keberhasilan Indonesia untuk melakukan integrasi alutsista secara lokal dan mandiri. Kemudian pada tingkat strategikal, diharapkan bahwa pengembangan Elang Hitam akan menjadi efek domino ke industri pertahanan negara lain dalam rangka meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri serta substitusi produk impor menjadi produk lokal. Tentunya semua ini tidak lepas dari mandat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan bahwa negara bekerjasama dengan industri pertahanan nasional dalam rangka membangun kemandirian teknologi pertahanan. Kemandirian ini pun tidak sembarangan. Produk teknologi hasil kemandirian ini haruslah memenuhi kualitas yang sesuai serta penyelenggaraannya haruslah efektif serta efisien [12]. Hal ini sejalan dengan kebijakan pertahanan negara tahun 2021, terutama pada poin ketujuh yaitu penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis yang membutuhkan sistem pengawas pantai dan poin kedelapan yaitu pengembangan industri pertahanan nasional di level lokal [13]. Strategi ini kemudian akan bermuara pada hal yang disebutkan dalam Permenhan No. 19 Tahun 2015, yaitu untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia [14].

Tantangan Masa Depan

Langkah pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang adaptif terhadap perkembangan teknologi layak untuk diapresiasi. Pendekatan multipemangku kepentingan yang dilakukan dalam pengembangan Elang Hitam merupakan langkah tepat untuk mengembangkan industri pertahanan nasional. Namun demikian, di balik perkembangan yang telah dibahas di atas, muncul sedikitnya dua pertanyaan lanjutan seputar masa depan program ini. Seberapa efektifkah penggunaan drone dalam pengawasan perbatasan? Seberapa siapkah TNI dari sisi konsep, doktrin, dan pelatihan untuk menggelar kekuatan pesawat nirawak ini? Pertanyaan ini penting untuk ditindaklanjuti demi mendukung kesuksesan program Elang Hitam pada jangka panjang.

Referensi

[1] Humas BPPT. (2019). “BPPT Luncurkan Prototype PUNA MALE Elang Hitam”, 30 Desember. Diakses pada 29 Juli 2021 dari https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3814-bppt-luncurkan-prototype-puna-male-elang-hitam

[2] Elsa Catriana. (2019). “Indonesia Kembangkan 4 Drone, Apa Saja Kelebihannya?”, 31 Desember. Diakses pada 29 Juli 2021 dari https://money.kompas.com/read/2019/12/31/071100426/indonesia-kembangkan-4-drone-apa-saja-kelebihannya-

[3] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Indonesian Defence White Paper 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

[4] Sloggett, Dr. Dave. (2014). Drone Warfare: The Development of Unmanned Aerial Conflict. South Yorkshire: Pen and Sword Aviation.

[5] Spencer, John dan Ghoorhoo, Harshana. (2021). “The Battle of Shusha City and The Missed Lessons of the 2020 Nagorno-Karabakh War”, 21 Juli. Diakses pada 29 Juli 2021 dari https://mwi.usma.edu/the-battle-of-shusha-city-and-the-missed-lessons-of-the-2020-nagorno-karabakh-war/

[6] Shaikh, Shaan dan Rumbaugh, Wes. (2020). “The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense”, 8 Desember. Diakses pada 29 Juli 2021 dari https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense

[7] US Customs and Border Protection. (2019). “Fact Sheet: Unmanned Aircraft System MQ-9 Predator B”, 16 Februari. Diakses pada 29 Juli 2021 dari https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Feb/air-marine-fact-sheet-uas-predator-b-2015.pdf

[8] The Economist. (2014). Modern Warfare, Intelligence, and Deterrence. New York: PublicAffairs.

[9] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). Majalah WIRA Edisi I Tahun 2021: Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan.

[10] Muhamad, Simela Victor. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. Politica vol. 3, No. 1: 59-85

[11] Lowry, Bob. (1993). Indonesian Defence Policy and The Indonesian Armed Forces. Canberra: The Australian National University.

[12] Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

[13]. Biro Humas Setjen Kemhan. (2021). “Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Diantaranya Melanjutkan Penanganan Covid-19”, 13 Januari. Diakses pada 16 Agustus 2021 dari https://www.kemhan.go.id/2021/01/13/menhan-sampaikan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2021-diantaranya-melanjutkan-penanganan-covid-19.html

[14] Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelengaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019.

Populer