Friday, August 12, 2022

Absennya Kepublikan dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Adriansyah Dhani Darmawan dan Rio Saputro

Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Pemindahan ibu kota menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan publik belakangan ini. Ide tentang pemindahan ibu kota bukan sekali ini saja dimunculkan. Sejak kepemimpinan Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ide tersebut seolah tak bosan untuk muncul ke permukaan. Namun, baru di era Presiden Joko Widodo inilah implementasi atas ide pemindahan ibu kota terlihat begitu nyata.

Salah satu alasan yang didengungkan mengenai pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan baik dari segi ekonomi, populasi, dan infrastruktur. Alasan tersebut lahir dari fakta bahwa perputaran uang dan populasi penduduk Indonesia terlalu terpusat di Pulau Jawa dengan persentase lebih dari 50% persebaran nasional. Diharapkan, dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) ini maka lahirlah satu poros baru yang dapat mendorong ke arah pemerataan.

Di dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang IKN (yang kini telah disahkan menjadi UU), dijelaskan bahwa Penyusunan tentang UU IKN adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Disebut pula bahwa dirumuskannya UU IKN adalah untuk mengatur tentang tata kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang dan lingkungan hidup.

Sayangnya, maksud baik tersebut dikelola secara eksklusif oleh pemerintah dengan meminimalisasi – untuk tidak dikatakan menutup – kanal-kanal aspirasi publik. Beragam pandangan dari berbagai kalangan masyarakat seperti tak memperoleh tempat dalam diskursus pemindahan ibu kota. Adanya keriuhan atas teridentifikasinya sejumlah keterbatasan sumber daya yang mencuat belakangan ini, tak membuat pemerintah gamang. Sebaliknya, pemerintah tetap bergeming bahwa di tahun 2024 pusat pemerintahan resmi berjalan di ibu kota baru.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengelaborasi bagaimana proses produksi ruang di IKN yang sangat elitis berdampak pada tergadainya kepentingan publik dan berpotensi memunculkan serentetan konsekuensi tak terduga lainnya.

Corak Elitis Produksi Ruang IKN

Menyoal penataan ruang, jika dicermati, agenda ini adalah proses yang sangat konfliktual sekaligus timpang. Produksi ruang kerap dihasilkan dari proses asimetris yang pada konsekuensinya mengalahkan dan/atau mengeksklusi pihak atau kelompok masyarakat yang rentan secara politik maupun ekonomi. Dalam pola ini, pembangunan dilakukan berdasarkan sudut pandang elitis dengan semua idealitas yang diyakini oleh satu pihak penguasa.

Henri Lefebvre, seorang sosiolog Prancis, memiliki pandangan tajam mengenai isu produksi ruang. Dalam pandangannya, aktivitas yang berkenaan dengan produksi ruang atau yang disebut sebagai spatial practice adalah kegiatan yang tak pernah netral. Aktivitas ini sarat muatan sosial-politik-ekonomi, yang tentunya masing-masing kelas memiliki kepentingan yang berbeda dan kerap berlawanan satu sama lain. Kelas elit yang lebih berkuasa dan merasa memiliki pengetahuan yang lebih canggih seringkali bergerak congkak untuk mendesain ruang yang sesuai dengan ide, keyakinan, dan kepentingan mereka. Ruang-ruang semacam itu, pada esensinya, tidaklah representasional. Ia tidak lahir dari proses dialogis dan keberadaannya tak mewakili kepentingan publik yang inklusif.

Begitulah yang tampak pada IKN. Meskipun secara prosedural DPR telah beberapa kali melakukan konsultasi publik maupun audiensi dalam proses pembahasan RUU IKN beserta peraturan pelaksananya, namun proses tersebut tak bisa diklaim telah memenuhi prinsip partisipasi publik. Konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 kemarin bahkan cenderung berlangsung satu arah dengan konsep paparan seminar. Belum lagi persoalan pencatutan partisipasi yang diterima oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat sipil. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), misalnya, tertulis dalam daftar hadir acara meskipun kedua organisasi tersebut tidak menghadiri bahkan mengaku tidak menerima undangan secara resmi (Koran Tempo, 22/03/2022).

Kondisi seperti itulah yang seringkali dijadikan justifikasi bahwa pihak penggagas kebijakan telah memperoleh legitimasi. Padahal sejak permulaan, pengemasan proses partisipasi yang ada terlihat tidak dimaksudkan untuk memberikan kontribusi substantif pada sebuah kebijakan yang disusun. Alih-alih memberikan dampak signifikan, partisipasi seperti ini pada akhirnya hanya memenjarakan publik dalam ruang-ruang etalase (displaying) tanpa direkognisi kepentingan organiknya (Arnstein, 1969).

Pertaruhan Kepentingan Publik

Dalam kondisi apapun, monopoli kelompok tertentu dalam merumuskan kebijakan cenderung menghasilkan dampak kebijakan yang timpang (Sabatier & Weible, 2007) tak terkecuali rencana desain ruang IKN. Semakin hari, seiring derasnya perbincangan tentang IKN, berbagai potensi masalah yang membebani publik justru tampak jelas. Pertama, ambiguitas Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan kedudukan tersebut, maka nantinya Otorita IKN juga akan melakukan fungsi-fungsi pelayanan publik pada setiap masyarakat yang mendiami lokasi ibu kota. Persoalan muncul ketika proses pemilihan (dari penunjukan, pengangkatan, hingga pemberhentian) pimpinan Otorita sepenuhnya menjadi domain Presiden dan DPR. Implikasinya, aspirasi politik lokal yang dimiliki masing-masing individu untuk memilih pimpinan daerah berdasarkan penilaian kinerjanya dalam menjamin dan memberikan pelayanan publik menjadi hangus di praktik ini. Secara format urusan pemerintahan, di wilayah IKN nantinya memang hanya ada pemilihan nasional yang memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan DPD tanpa adanya pemilihan kepala daerah.

Tampaknya rezim pemerintahan saat ini memiliki agenda untuk menghilangkan dualisme kuasa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di mana ibu kota berada. Bayangannya, setiap agenda politik yang dirumuskan pemerintah pusat akan secara otomatis dapat diimplementasikan di wilayah ibu kota tanpa saling melempar bola panas terkait kewenangan. Namun lagi-lagi, sirkulasi kepemimpinan elitis yang ditambah dengan siklus kebijakan sentralistis seperti ini akan mengeksklusi kelompok masyarakat. Segala dinamika sosial masyarakat yang dihidupi dalam kesehariannya cenderung akan dinegasikan dalam penataan urban semacam itu.

Kekhawatiran ini semakin dipertegas dengan adanya kewenangan khusus yang dimiliki Otorita IKN terhadap pengelolaan permodalan ekonomi. Salah satu kewenangannya ialah memberikan fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta pengembangan IKN dan daerah mitra. Kewenangan ini tentu berbahaya apabila tidak diatur secara tegas batasan-batasan yang dimiliki. Bukannya mewujudkan slogan ‘kota untuk semua’, penyalahggunaan kewenangan khusus tersebut akan membuat pemerintah terjebak dalam bisnis transaksional dengan pemodal-pemodal besar (Butler, 2012). Maka jelas dampaknya, proses industrialisasi yang bergeliat di IKN nantinya lebih dibentuk oleh dominasi kapital ketimbang kepentingan publik. Oleh karena itu, sangat diperlukan kontrol dan model pengawasan ketat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat agar potensi destruktif tersebut dapat dimitigasi.

Persoalan kedua yaitu paradigma partisipasi tokenistik oleh pemerintah. Sebagaimana sempat disinggung pada awal pembahasan bahwa saat ini ruang partisipasi yang digagas pemerintah belum sepenuhnya memberikan daya transformatif atas diskursus IKN. Kecenderungan partisipasi yang berwatak tokenistik tersebut dipertegas dengan usulan skema pendanaan IKN melalui mekanisme urun dana masyarakat (crowdfunding) yang baru-baru ini menggema di ruang publik. Seolah-olah, urun dana akan memberikan kesan adanya partisipasi publik yang mendukung terlaksananya pembangunan IKN. Padahal bukan hanya tidak substantif, praktik tersebut mengandung lompatan logika yang mengandaikan bahwa semua elemen masyarakat telah menyepakati desain kebijakan IKN sebagaimana adanya. Dalam cara berpikir seperti itu, kritik-kritik publik yang mengemuka atas rumusan awal pembanguan IKN tidak diberikan ruang untuk diakomodasi dalam kebijakan.

Karenanya, pemerintah perlu membangun kemauan politik untuk membuka kanal partisipasi yang lebih substantif agar IKN dapat terwujud sebagaimana visinya sebagai kota berkelanjutan di dunia. Dengan praktik tersebut, maka setiap masyarakat yang terdampak (baik masyarakat adat, ASN sebagai penghuni IKN, dan penduduk sekitar) maupun masyarakat umum memiliki kesempatan untuk bersama-sama mendefinisikan ulang pola produksi ruang seperti apa yang akan membentuk IKN nantinya berbasiskan kepentingan publik. Hal ini tak terkecuali, salah satunya, membicarakan tentang proses transformasi pekerjaan yang mau tidak mau akan dihadapi oleh penduduk sekitar lokasi IKN. Apakah warga yang terbiasa mencari penghidupan yang terlepas dari proses industrialisasi akan dipaksa masuk ke dalam kerja-kerja pabrik yang begitu mekanis dan sama sekali berbeda dengan filosofi hidup masyarakat adat yang selama ini mereka yakini?

Maka untuk menjawab pertanyaan ini, dan juga serangkaian potensi masalah yang mempertaruhkan kepentingan publik, ruang komunikasi dialogis menjadi wajib untuk dihadirkan.

Referensi

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Butler, C. (2012). Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and the Right to the City. Milton Park: Routledge.

Koran Tempo. (2022, Maret 2). Menolak Konsultasi Basa-basi. Jakarta: PT. Tempo Inti Media, Tbk.

Sabatier, P.A., & Weible, C. M. (2007). The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications. In Sabatier, Paul A (Ed), Theories of the Policy Process. Colorado: Westview Press.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Populer