Thursday, December 8, 2022

Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Sherwin Mikhael Soantahon

Lembaga Administrasi Negara

Di awal tahun 2022, Pemerintah bersama dengan parlemen telah menyepakati dan menyetujui landasan hukum untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Setelah melewati banyak proses yang tidak sederhana dan mudah, serta memakan waktu yang tidak singkat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), akhirnya secara resmi menjadi landasan hukum pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN baru yang berbentuk otorita dengan nama Nusantara (Parlementaria, 2020).

Kebijakan penting ini diambil bukan tanpa sebab. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemikiran pemindahan IKN ini sempat disampaikan oleh Presiden di beberapa kesempatan. Setidaknya ada enam alasan mengapa Pemerintah memindahkan IKN, yaitu pertama, sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional tidak merata. Ketiga, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Kelima, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar ada di Jabodetabek. Kelima, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo juga memberikan lima alasan mengapa memilih Kalimantan sebagai IKN yang baru, yaitu pertama, minimnya risiko bencana alam yang akan melanda ibu kota baru. Kedua, lokasi Kalimantan Timur yang strategis di tengah Indonesia. Ketiga, dekatnya ibu kota negara yang baru dengan dua kota yang telah ada dan terus berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur Kalimantan Timur yang relatif lengkap. Kelima, tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.

Dari alasan tersebut di atas, disampaikan pula oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, bahwa tujuan pemindahan IKN adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek; mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; mengubah mindset pembangunan dari Jawa-centris menjadi Indonesia-centris; memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila; dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terakhir adalah agar memiliki ibu kota negara yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Namun demikian, kebijakan yang diambil ini bukan tanpa gejolak dan dinamika di masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Lembaga Survei Kedai Kopi di tahun 2019 memaparkan bahwa 43,15% responden tidak setuju akan pemindahan IKN. Hanya 28% responden saja yang setuju, sementara sisanya tidak memberikan komentar. Responden yang menolak terbesar berasal dari warga DKI Jakarta, dengan persentase sebesar 95,7%. Sementara itu, responden yang paling banyak setuju adalah warga Pulau Sulawesi dengan persentase 68,1%. Dilihat dari sisi alasan penolakan, yang menjadi alasan penolakan tertinggi adalah pemborosan anggaran, dengan responden sebesar 35,3%.

Melihat dari sisi pelayanan publik yang sudah berjalan di DKI Jakarta, berdasarkan data Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, tingkat kepuasan masyarakat (ber-KTP DKI Jakarta maupun non-KTP DKI Jakarta) terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berada pada indeks 3,34 dengan nilai maksimal 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik sudah berjalan dengan baik di Provinsi DKI Jakarta.

Dampak Pemindahan IKN Dengan Pengembangan Kompetensi

Pemindahan IKN ke lokasi yang baru diharapkan membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi harapan ke depan berkenaan dan sejalan dengan niat Pemerintah di balik pengambilan kebijakan tersebut. Salah satu perwujudan implementasi kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari tingkat kompetensi dan profesionalitas ASN dan kedua hal tersebut dibentuk bahkan ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.

Secara spesifik, harapan akan dampak positif dari perpindahan IKN juga timbul pada bidang pengembangan kompetensi ASN. Apabila selama ini pengembangan kompetensi ASN berpusat hanya pada Pulau Jawa, maka kelak diharapkan dapat terjadi pemerataan setelah pemindahan IKN terlaksana. Sebagai contoh, pengembangan kompetensi ASN melalui bentuk pelatihan seperti program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). PKN adalah program penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan di tingkat Nasional yang seluruh pesertanya yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama. Sesuai amanat Undang-Undang, PKN diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN). PKN terdiri dari dua program, yaitu PKN Tingkat I dan PKN Tingkat II.

Merujuk pada data, selama tahun 2020 dan 2021 tingkat partisipasi pada PKN didominasi oleh peserta yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Data pada tabel di bawah ini yang diolah dari basis data Pusdatin LAN menunjukkan data tingkat partisipasi peserta PKN per bagian wilayah di Indonesia.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Peserta PKN Per Bagian Wilayah di Indonesia

No.Bagian Wilayah IndonesiaJumlah ProvinsiJumlah Peserta PKN (orang)Rata-rata Jumlah Peserta Per Provinsi (orang)
1.Barat1784850
2.Tengah1240433
3.Timur416441

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah peserta PKN yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat mendominasi keikutsertaan, dengan jumlah peserta 848 orang atau kurang lebih 60% dari peserta PKN secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peluang atau kesempatan para JPT di wilayah Indonesia bagian barat lebih terbuka lebar dibandingkan dengan JPT yang berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah atau timur.

Banyak indikator yang memengaruhi fakta tersebut di atas. Namun salah satunya mungkin saja disebabkan oleh jarak atau lokasi penyelenggaraan PKN yang dominan berada di Pulau Jawa. Apalagi PKN Tingkat I memang secara khusus diselenggarakan hanya di kampus LAN Jakarta. Merujuk pada data Pusat Kepemimpinan dan Manajerial ASN-LAN terkait lembaga pelatihan yang diberi izin untuk menyelenggarakan PKN Tingkat II, sebagian besar diselenggarakan di Pulau Jawa. Dari 25 kelas yang diselenggarakan di 20 lembaga pelatihan, hanya ada 6 kelas di 5 lembaga pelatihan saja yang lokasi penyelenggaraannya di luar Pulau Jawa. Sisanya didominasi penyelenggaraan di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya Pulau Jawa dan Sumatera.

Penulis juga berkeyakinan bahwa hal yang hampir sama juga terjadi tidak hanya pada bidang program pelatihan kepemimpinan, melainkan bidang yang lain, seperti program pelatihan teknis maupun fungsional.

Sentra Indonesia, Sentra Pengembangan Kompetensi ASN

Permasalahan jarak untuk mengakses lembaga pelatihan ini membawa implikasi terhadap permasalahan yang lain, dimana salah satunya adalah anggaran. Instansi pengirim harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mengirim para ASN untuk mendapatkan akses dalam mengikuti PKN.

Permasalahan yang lain adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung pelatihan di lembaga pelatihan di seluruh Indonesia. Hal ini berdampak pada kesiapan lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan PKN dan buntutnya pada tidak diberikannya izin oleh LAN dalam menyelenggarakan PKN.

Salah satu alasan pemilihan Pulau Kalimantan menjadi lokasi IKN baru adalah karena letaknya yang strategis di tengah Indonesia. Dengan berpindahnya IKN, maka semua pusat kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN pun secara otomatis akan ikut berpindah. Hal ini diyakini dapat mengeliminasi permasalahan jarak yang selama ini terjadi pada pengembangan kompetensi ASN.

Memang betul, ada model pembelajaran daring yang selama ini digadang-gadang dapat mengatasi permasalahan jarak dan waktu. Namun, metode tersebut tidak lantas dapat menggantikan metode konvensional yang sebelumnya diselenggarakan. Permasalahan infrastruktur jaringan yang belum merata di semua lokasi di Indonesia, faktor kesehatan akibat penggunaan gawai dalam waktu lama, dan permasalahan lain yang sering timbul merupakan kendala dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring.

Tidak hanya permasalahan lokasi, tetapi juga permasalahan pemerataan pembangunan di daerah lain pun dapat digenjot. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemindahan IKN yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian awal artikel ini. Pertumbuhan daerah yang sebelumnya tidak merata, diharapkan dapat teratasi dengan pemindahan IKN baru. Sehingga, lembaga pelatihan yang sebelumnya tidak siap bahkan tidak diizinkan menyelenggarakan PKN, akan menjadi lebih siap lagi dalam menyiapkan diri berperan sebagai sentra pengembangan kompetensi ASN yang baru.

Pada akhirnya, semarak dan semangat pemindahan IKN baru juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan upaya pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Dengan demikian, berpindahnya IKN baru dapat membawa harapan baru bagi pelayanan publik yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa, menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Referensi:

  1. Choirul, M. (2019, April 30). Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta
  2. Pahlevi, R. (2021, Desember 24). 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya?. Databoks, katadata. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya
  3. Reily, M. (2019, Agustus 26). Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim. Katadata. https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a503313526/jokowi-beberkan-lima-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kaltim
  4. Wahab, A. (2021, November 1). Simak 6 Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Portal Majalengka. https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-832923288/simak-6-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-indonesia-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur
  5. (2019, Agustus 26). Polemik Kepindahan Ibu Kota, Ini Kata Responden KedaiKOPI. Lembaga Survei Kedai Kopi. https://kedaikopi.co/survei/polemik-kepindahan-ibukota-ini-kata-responden-kedaikopi/
  6. (2019, Desember). Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. Pusat Pelayanan Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  7. (2022, Januari). Data Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Pusdatin LAN.
  8. (2022, Januari 18). UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru. Parlementaria DPR RI. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru

Populer