Friday, August 12, 2022

Dimensi HAM dalam Pembangunan IKN

Nabhan Aiqani

Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rapat Paripurna DPR ke 13 masa sidang 2021-2022 tanggal 18 Januari 2022, menandai babak baru dari rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sejak 17 Agustus 2019. Lama terhambat dan tidak ada kemajuan, akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, pembahasan untuk pemindahan IKN mulai kembali menggeliat ketika DPR menerima Surat Presiden (Surpres) beserta Rancangan UU IKN pada 29 September 2021. Sejak menetapkan anggota Pansus RUU IKN pada sidang paripurna 7 Desember 2021, DPR hanya membutuhkan waktu 42 hari pembahasan hingga penetapan RUU IKN menjadi UU.

Ada banyak sorotan dari lapisan masyarakat sipil yang menilai bahwa proses penetapan IKN tidak prosedural, melanggar syarat formil dan materiil, bahkan naskah akademik pun terkesan tidak serius dikerjakan. Padahal, proyek IKN bukan perkara yang bisa dianggap mudah dan instan. Proyek ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak dan menentukan arah visi kebijakan serta kepentingan nasional ke depannya. Proyek IKN adalah citra (image) yang menjadi perwujudan identitas nasional (national identity). Besarnya harapan dan beban yang tertumpangkan pada IKN, maka, sudah sewajarnya analisa dan diskursus untuk mengelaborasi fakta-fakta tentang pembangunan IKN dilaksanakan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Persoalan HAM dan Infrastruktur

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya, ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk (Fisip UI, 2020).

Konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu alasan dalam pembangunan IKN, seringkali menghadapi tantangan serius. Manfaat konektivitas seringkali luput dari masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan (OHCHR, 2017). Pesimisme publik terhadap perencanaan pembangunan IKN yang komprehensif berbasis pada kepentingan publik, dalam hal keterpenuhan energi, sumber daya air, sanitasi maupun pengelolaan sampah, di samping juga perlunya perhatian terhadap mitigasi perubahan iklim dan ketahanan infrastruktur menyeruak ketika diketahui dokumen naskah akademik RUU IKN sangat tidak kompleks, bahkan minim pembahasan landasan sosiologis.

Kelemahan desain mendasar semacam ini, dapat dikatakan akibat dari lemahnya agenda konsultasi dan partisipasi publik dalam pemilihan dan desain proyek, bahkan seringkali terabaikan. Akibatnya, rencana tersebut tidak memiliki legitimasi demokratis, akuntabilitas, dan justru dapat meningkatkan risiko konflik sosial. Tidak hanya di Indonesia, praksis serupa juga terjadi di hampir seluruh dunia, yang imbasnya kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, aktivis lingkungan, dan pemimpin serikat pekerja yang berbicara tentang proyek infrastruktur terus meningkat (OHCHR, 2017). 

Tidak hanya itu, skema penganggaran dapat menjadi celah kosong kalau tidak dibarengi dengan kebijakan keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa anggaran IKN diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah, dengan skema pembiayaan 19 persen dari APBN, sementara sisanya akan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Publik (KPBU), dan investasi swasta (KPS). Angka ini masih debatable, belum ada pernyataan pasti dari pemerintah sejauh ini.

Dimensi keuangan, ekonomi, tata kelola dan keberlanjutan memang menjadi poros penting untuk menentukan manfaat sosial dan pembiayaan infrastruktur. Skema KPBU maupun KPS digambarkan sebagai langkah antisipatif untuk menutup defisit infrastruktur, dalam konteks nasional defisit pembiayaan APBN, dan di lain waktu merupakan alat berbahaya yang mendorong kerahasiaan praktik akuntan publik. Namun, implikasi hak asasi manusia (HAM) dari investasi infrastruktur belum dipelajari secara memadai (OHCHR, 2017). Norma penting untuk pengaturan lembaga keuangan dan praktik bisnis secara tepat dalam penghormatan HAM termaktub dalam United Nations Guiding Principles (UNGPs) 2011 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka kerja UNGP, lembaga keuangan mesti patuh pada standar perilaku global (human right due dilligence), serta merupakan kerangka penting untuk menghubungkan antara sistem keuangan (financial system) dan HAM dalam mewujudkan sustainable finance (UNEP, 2016). Hal ini selaras dengan tujuan untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) sebagai tumpuan pemenuhan HAM dalam pembangunan.

Mengukur Dampak HAM dalam IKN

Dalam konteks pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur, aspek-aspek pemenuhan HAM bagi masyarakat sekitar dan di dalam areal kawasan pembangunan harus diperhatikan. Konsepsi penting untuk menautkan sebuah kota dengan HAM sebagai konstruksi dan praktik sosial, dikenal dengan terminologi Human Rights City. Definisi sederhana yang dapat disimpulkan dari kota HAM (Human Rights City) adalah sebuah kota yang diatur berdasarkan norma dan prinsip HAM (Raoul W., 2017).

Dengan adanya kerangka HAM akan dapat membantu untuk membongkar hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam infrastruktur, mulai dari otoritas kontrak, pemodal dan investor, operator swasta, hingga segmen publik yang berbeda, termasuk komunitas yang terkena dampak, pengguna layanan, dan pembayar pajak serta publik secara luas. Kerangka HAM internasional mendukung informasi publik, partisipasi dan akuntabilitas, dan menyediakan seperangkat standar minimum yang disepakati secara global dan dapat ditegakkan untuk mengatur kualitas dan inklusivitas layanan (OHCHR, 2017).

Untuk membangun sebuah kota yang menjamin keterpenuhan HAM (Human Rights City), perlu dipahami secara pendekatan sosiologis terkait dengan proses kolaborasi dan kompetisi antara aktor-aktor sosial yang berbeda, terutama yang berada di dalam arena politik progresif. Setidaknya, aktivitas untuk pemenuhan HAM dalam pembangunan sebuah infrastruktur kota dapat dilihat dari tiga klasifikasi dampak yang ditimbulkan, sehingga peran-peran aktor yang terlibat bisa diidentifikasi untuk mewujudkan sebuah kota yang ramah HAM, tidak hanya dalam proses pembangunan infrastruktur, tapi juga dalam managemen dan administratif kota ke depannya.

Pertama, tingkatan mikro, proyek pembangunan infrastruktur berhubungan dengan dampak HAM pada masyarakat, pekerja, dan lingkungan, baik pada fase perencanaan, konstruksi, maupun ketika infrastruktur sudah dapat dioperasikan dan proyek dihentikan. Paralel dengan itu, berdasarkan Laporan Koalisi #BersihkanIndonesia tahun 2019, Kawasan IKN bukanlah sebuah ruang kosong tak berpenghuni. Pada tahun 2019, Bappenas mengusulkan luas keseluruhan wilayah IKN mencapai 180.965 ha (Kompas.com, 2019). Namun merujuk pada data terbaru Bappenas bulan Juli 2021, luas wilayah IKN diketahui meningkat menjadi seluas 256.142,72 ha (JPNN, 2022). Di wilayah IKN, terdapat 26 desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, delapan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, serta 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 185 ribu jiwa. Begitupun dengan 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU Batu Bara, serta diketahui ada 94 lubang bekas tambang batu bara (Koalisi Bersihkan Indonesia, 2019).

Masalah utama seringkali muncul pada penentuan desain proyek dan keputusan yang diambil dalam fase-fase awal, meliputi proses klaim atau akses terhadap lahan dan lokasi proyek, akses jalan, dan sumber daya, yang dapat mengakibatkan penolakan klaim lahan proyek dan sumber daya, relokasi, penggusuran paksa, dan hilangnya standar hidup dan mata pencaharian yang memadai, bahkan hilangnya nyawa telah terjadi. Perencanaan infrastruktur yang cacat dapat menghalangi akses ke infrastruktur yang terjangkau bagi mereka yang menanggung beban langsung pembangunan infrastruktur (OHCHR, 2017). Fakta yang dijumpai di lapangan memperlihatkan banyak dampak dari tata kelola proyek yang dikhawatirkan akan berimbas pada sosial dan ekologi di wilayah sekitar IKN secara umum. Baru-baru ini (18/01) terjadi banjir di wilayah Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang hanya berjarak sekitar 60 km dari titik nol IKN (Kompas.com, 2022). Dalam catatan Walhi, Kawasan Penajam Paser merupakan sumber air bagi wilayah Balikpapan, yang tentunya akan berdampak pada ketersediaan sumber air ketika 2,5 juta bermigrasi menuju wilayah IKN (Mongabay, 2022).

Tidak hanya itu, ketakutan dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang nantinya tidak akan mampu bersaing dengan SDM yang akan didatangkan ke wilayah IKN juga penting untuk menjadi sorotan semua pihak. Rata-rata masyarakat sekitar IKN bekerja sebagai petani dan memiliki kemampuan terbatas. Pelibatan masyarakat pun dalam pembahasan detail terkait rencana dan pembangunan IKN masih relatif sangat minim (Kompas.com, 2022). 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban proyek IKN baru di Kalimantan Timur. Sekitar 20.000 masyarakat adat itu terbagi dalam 21 kelompok/komunitas adat, 19 kelompok di Penajam Paser Utara, dan 2 di Kutai Kartanegara (Kompas.com, 2022). Kenyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang menyebutkan tidak ada tanah masyarakat adat yang digunakan untuk kawasan IKN (Pikiran Rakyat, 2021). Hal ini memperlihatkan lemahnya pemahaman pemimpin tentang regulasi lokal yang telah eksis, padahal di Kalimantan Timur sudah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur.[1]

Pengesahan UU IKN harus dilihat secara kritis. Payung hukum yang menjadi dasar pembangunan IKN hanya dapat dibatalkan dengan melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, segala persoalan yang belum terangkat ke permukaan dalam konteks desain dan fase-fase awal pembangunan mesti dibenahi terlebih dahulu, sebelum pembangunan benar-benar terlaksana, agar konsep-konsep yang dipaparkan dalam naskah akademik (Bappenas, 2021) untuk mewujudkan kota modern (modern city), kota berkelanjutan (sustainable city), forest city dan kota berkelas internasional, benar terwujud dalam praksis, tidak hanya semata tertuang dalam rumusan kajian, analisis, dan naskah akademik.

Kedua, tingkatan menengah (meso-level), pada tingkatan ini tindakan maupun kelalaian pihak pelaksana proyek baik dari peserta KPBU dan KPS dalam infrastruktur dapat berimbas pada keterpenuhan hak asasi masyarakat selaku pengguna layanan infrastruktur. Akses dan keterjangkauan terhadap layanan sosial tertentu, termasuk akses terhadap air, secara eksplisit dilindungi oleh regulasi HAM (OHCHR, 2017). Namun, karena keterbatasan akses dan jangkauan menjadikan penentuan tarif harga tidak bisa sesuai dengan taraf pendapatan semua orang.  Jika semua pimpinan lembaga negara, ratusan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), dan personel keamanan direncanakan akan memperoleh perumahan beserta dengan fasilitas penunjang lainnya (Kompas.com, 2022). Di sisi lain, efek dari pembangunan IKN tidak serta merta akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Dikhawatirkan dengan kondisi SDM masyarakat sekitar IKN yang terbatas, justru akan menimbulkan disparitas sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal IKN dengan para pendatang.

Permasalahan akses dan keterjangkauan ini menekankan peran penting sektor publik dalam mengatasi dampak negatif, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat miskin dan rentan serta kelompok masyarakat terdiskriminasi. Langkah kebijakan yang paling umum untuk meningkatkan akses adalah mewajibkan operator swasta untuk berkomitmen pada kewajiban layanan universal dengan menjadikannya persyaratan hukum untuk menyediakan layanan bagi semua rumah tangga. Subsidi sementara atau tindakan kebijakan peningkatan aset dan kepemilikan lainnya mungkin diperlukan untuk mempertahankan tarif yang terjangkau bagi masyarakat rentan (OHCHR, 2017).

Namun, dengan tidak adanya detail kajian ekonomi sosial masyarakat sekitar IKN memunculkan pandangan kritis dan skeptis dari kalangan masyarakat sipil, bahkan pengesahan UU IKN yang terkesan tergesa-gesa, minim partisipasi publik, menjadikan multiplier effect yang justru akan mendegradasi dan mensegregasi kehidupan masyarakat lokal sekitar IKN. Potensi ini sebenarnya dapat diatasi ketika penilaian risiko yang sesuai, manfaat biaya atau analisis awal lainnya yang mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hanya saja karena partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan desain dan rencana awal proyek yang harusnya menjadi dasar untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek dan pencapaian dari tujuan serta visi proyek IKN, faktanya langkah-langkah proses penting ini sering diabaikan (OHCHR, 2017).

Ketiga, tingkatan makro, pada tingkatan ini tindakan dan kelalaian negara dan pengemban tugas lainnya dapat mengakibatkan dampak negatif yang memengaruhi masyarakat secara umum. Pertama, kegagalan dalam perencanaan dan konsultasi publik, analisis dan kajian kelayakan serta asesmen dampak (Kompas.com, 2022), akan menghasilkan keputusan yang buruk dan akan berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan beberapa tahun ke depan. Kedua, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan fiskal yang lemah, dapat berpotensi buruk terhadap hak ekonomi-sosial dan memperparah kesenjangan sosial, dalam jangka waktu tertentu berpotensi untuk menciptakan krisis utang bahkan lebih parahnya krisis ekonomi, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ketiga, peluang regulasi dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi jalan masuk bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN. Kepentingan investor dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum[2] seringkali diutamakan, ketimbang HAM masyarakat sekitar, tanpa transparansi, diskusi publik dan partisipasi ataupun akuntabilitas yang memadai.

Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemenuhan HAM

Analisis terhadap ketiga tingkatan dampak HAM menjadi variabel penentu untuk menentukan sejumlah sejumlah hak asasi prosedural dan substantif yang sangat penting untuk dipenuhi dalam pembangunan infrastruktur IKN. Setidaknya dalam temuan beberapa hak masyarakat meliputi hak yang terkait dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, dan hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul, dan berserikat, hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam urusan publik, dan hak atas pemulihan masih sangat terbatas. Variabel keterpenuhan HAM sebagai prasyarat membangun sebuah kota ini, sejalan dengan 10 prinsip dasar Panduan kota HAM Gwanju (Gwanju Principles, 2014) yang pada intinya mengharuskan jaminan terhadap regulasi kota yang mengakomodir instrumen HAM internasional, jaminan kesetaraan dan non-diskriminasi, inklusi dan diversiti, partisipasi dan pemerintahan yang akuntabel, keadilan sosial, komitmen kepemimpinan dan institusi, pengarusutamaan HAM, kebijakan dan koordinasi efektif, terakomodirnya pendidikan HAM, dan hak atas pemulihan.  

Dimensi HAM IKN akan berhubungan erat dengan dimensi keberlanjutan sosial dan dimensi kelembagaan berkelanjutan dalam konsep infrastruktur berkelanjutan (Amar B., 2019). Dalam dimensi keberlanjutan sosial, pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan bersifat inklusif dan harus mendapat dukungan luas dari masyarakat yang mungkin terkena dampak, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta diproyeksikan akan mampu berkontribusi pada peningkatan mata pencaharian dan kesejahteraan sosial selama pelaksanaan proyek.

Payung hukum perlindungan bagi masyarakat lokal dan agenda-agenda peningkatan kapasitas ekonomi-sosial-budaya masih alpa dalam diskursus IKN. Berdasarkan penelusuran tim Narasi TV, kelompok masyarakat sekitar hampir tidak pernah diajak dalam proses konsultasi publik. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan tidak tahu patok-patok batas IKN, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang lahan dan kebun mereka yang bisa saja sewaktu-waktu muncul klaim sepihak atas dalih proyek strategis IKN (Narasi TV, 2021).

Klaim pemerintah bahwa tidak ada penggusuran lahan dan permukiman masyarakat sejauh ini memang secara faktual dapat dibenarkan. Belum ada laporan dan informasi lapangan yang menyebutkan fakta penggusuran (GenPI, 2021). Masyarakat lokal masih aman untuk bertempat tinggal di lokasi IKN. Prinsip ini agak lebih maju dan sejalan dengan konsep infrastruktur berkelanjutan. Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari sejauh mungkin dan, jika penghindaran tidak memungkinkan, perpindahan harus diminimalkan dengan mengeksplorasi desain proyek alternatif (Amar B., 2019). Namun, ketika dieksplorasi lebih lanjut, potensi penggusuran sangat mungkin terjadi. Variabel penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur penunjang IKN serta migrasi jutaan orang ke lokasi IKN (Mongabay, 2020). Pada kasus pembangunan Bendungan Sepaku Semoi sebagai penunjang ketersediaan air IKN (Kaltimku.id, 2021), sudah beberapa lahan warga yang diklaim, begitupun dengan pelebaran Sungai Sepaku yang sewaktu-waktu akan mengorbankan rumah-rumah di bantaran sungai (Narasi TV, 2021). Kalaupun relokasi tidak dapat dihindari, prasyaratnya pemukiman kembali harus dikelola secara konsultatif, adil, dan merata dengan mengedepankan pendekatan partisipatif berbasis pada FPIC (free prior inform consent/persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan), serta harus mengintegrasikan pelestarian budaya dan warisan.

Selain itu, kelembagaan IKN mesti berjalan selaras dengan instrumen HAM nasional dan internasional yang didasarkan pada sistem tata kelola yang transparan dan konsisten selama pelaksanaan proyek.Narasi pemerintah daerah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kutai Kertanegara yang selalu menyebutkan kebijakan IKN tidak serta merta bisa mereka lakukan (Narasi TV, 2021), tapi harus menunggu instruksi pusat, jelas memperlihatkan koordinasi dan partisipasi pasif dari pemda selaku otoritas yang paling mengenali situasi dan kondisi di daerahnya. Padahal, peran-peran di tingkat grassroots berupa konsultasi publik, diskusi, dan sosialisasi pada masyarakat dapat diampu secara aktif oleh pemerintah daerah.   

Kapasitas kelembagaan yang kuat dan prosedur yang jelas untuk perencanaan, pengadaan, dan operasi proyek adalah faktor-faktor yang memungkinkan keberlanjutan kelembagaan. Di sinilah pentingnya penyelarasan tata ruang wilayah. Integrasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) IKN dan RTRW Kalimantan Timur serta RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mesti mendorong sinergi yang proaktif berdasarkan kondisi faktual dan kontekstual di lapangan, dalam proses integrasi RTRW dengan pemerintah pusat selaku pelaksana pembangunan IKN.

Simultan dengan pengembangan kapasitas lokal, termasuk mekanisme transfer pengetahuan, promosi pemikiran inovatif, dan manajemen proyek, sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan mendorong perubahan sistemik. Sejauh ini, peningkatan kapasitas masyarakat lokal IKN masih bertumpu pada program-program BLK (Balai Latihan Kerja) untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing angkatan kerja (Nomorsatukaltim.com, 2021). Agenda dan program pemerintah daerah belum menyentuh pada aspek untuk membangun keberlanjutan ekonomi, selaras dengan peningkatan daya saing masyarakat lokal. Penekanan pada aspek angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan taraf pendidikan dan akses pada lapangan kerja, justru akan memperpanjang daftar jumlah pekerja sektor informal, alih-alih dapat bersaing dengan masyarakat pendatang di wilayah IKN.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan HAM dalam pembangunan IKN terutama bagi kelompok masyarakat rentan masih belum terakomodir, pemenuhannya pun masih bersifat terbatas. Atas dasar ini, penulis memformulasikan poin-poin rekomendasi yang dapat dijalankan sebagai berikut:

  1. Pengesahan UU IKN yang terkesan tergesa-gesa dan minim partisipasi publik pada titik tertentu hanya dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum/Judicial Review. Oleh karena itu, aturan-aturan turunan dalam pelaksanaan IKN serta kajian-kajian dan analisa lanjutan harus memenuhi unsur partisipatif dan keterlibatan publik, agar dapat mengakomodir kepentingan publik yang belum dibahas dalam undang-undang
  2. Pemerintah mesti memberikan jaminan yang jelas mengenai akses dan keterjangkauan terhadap layanan sosial terhadap masyarakat sekitar IKN. Stimulus dan membangun roadmap peningkatan kapasitas manusia sekitar IKN agar mampu memiliki daya saing mesti menjadi prioritas yang disinergikan dengan program-program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
  3. Perlindungan terhadap hak atas tanah adat dan tanah perseorangan milik masyarakat sekitar IKN dengan mengedepankan konsep pembangunan sosial berkelanjutan, disertai dengan regulasi-regulasi yang mengikat sebagai payung hukum.
  4. Skema pembiayaan IKN harus menekankan pada prinsip-prinsip HAM dan keuangan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada investasi dan bisnis, tapi juga menekankan pada social benefit dan social capital.

Referensi

Jurnal :

Amar Bhattacharya, dkk., Attributes and Framework for Sustainable Infrastructure, IDB Group, Climate Change Division, May 2019.

Final Report Koalisi # BersihkanIndonesia yang dipublikasikan pada 17 Desember 2019. Kajian ini dikerjakan oleh koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan.

Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles), World Human Rights Cities Forum 15-18 May 2014, Gwangju, Republic of Korea.

Human Rights Cities and Regions: Swedish and International Perspective, Raoul Wallenberg Institute 2017

OHCHR, Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastrucutre Investment, 6 July 2017.

UNEP. “Human Rights and Sustainable Finance : Exploring the Relationship.” UNEP Inquiry and Institute for Human Rights and Business, Februari 2016.

Kementerian PPN/BAPPENAS, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Juni 2021.

Berita :

Ade M. Karunia. (22 Januari 2022). “ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2022/01/22/114631626/asn-siap-siap-pindah-ke-ikn-nusantara-jumlah-yang-pindah-hingga-rumah-dinasnya?page=all diakses pada 04 Februari 2022.

Fisip UI. (27 Februari 2020). Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/ diakses pada 03 Februari 2022.

Fitria C. Farisa. (07 Februari 2022). “Ramai-ramai Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara.” Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/05400031/ramai-ramai-menolak-pemindahan-ibu-kota-negara-?page=all diakses pada 04 Februari 2022.

JPNN.Com. (19 Januari 2022). Ini Perbandingan Luas Wilayah IKN Nusantara dengan DKI Jakarta. https://www.jpnn.com/news/ini-perbandingan-luas-wilayah-ikn-nusantara-dengan-dki-jakarta diakses pada 01 Februari 2022.

Kaltimku.id. (04 Desember 2021). Dibayar Bulan ini Ganti Rugi Lahan Bendungan Sepaku. https://kaltimku.id/dibayar-bulan-ini-ganti-rugi-lahan-bendungan-sepaku/ diakses 05 Februari 2022.

Lusia Arumingtyas. (19 Agustus 2020). “Bagaimana Perkembangan Proyek Ibu Kota Negara Baru?.”Mongabay. (https://www.mongabay.co.id/2020/08/19/bagaimana-perkembangan-proyek-ibu-kota-negara-baru/ diakses pada 04 Februari 2022.

Narasi TV, 11 Desember 2021, Menelusuri Ibu Kota Baru (Full Version). https://www.youtube.com/watch?v=gM8PlLp4xXQ&t=3638s. diakses pada 10 Februari 2022

Narasi TV, 24 Desember 2021, Yang Tidak Dikatakan Jokowi soal Ibu Kota Baru. https://www.youtube.com/watch?v=yztD26Z7FzY&t=836s  diakses pada 05 Februari 2022.

Nomorsatukaltim.com. (08 November 2021). Pemkab Kukar Hibahkan Lahan Pembangunan BLK di IKN. https://nomorsatukaltim.com/index-berita/advertorial/ns-20211108/pemkab-kukar-hibahkan-lahan-pembangunan-blk-di-ikn/ diakses 05 Februari 2022.

Pikiran Rakyat.com. (09 Desember 2021). Gubernur Kaltim Pastikan Tak Ada Tanah Adat yang Digunakan dalam Pembangunan IKN: Saya Jamin.  https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013190649/gubernur-kaltim-pastikan-tak-ada-tanah-adat-yang-digunakan-dalam-pembangunan-ikn-saya-jamin?page=2 diakses pada 03 Februari 2022.

Pulina N. Pramesi. (29 Desember 2021). “Tak Akan Ada Penggusuran, Lahan untuk IKN Murni Tanah Negara.” GenPI.Co. https://www.genpi.co/berita/157134/tak-akan-ada-penggusuran-lahan-untuk-ikn-murni-tanah-negara diakses pada 04 Februari 2022.

Richaldo H. (01 Februari 2022). “IKN Nusantara, Bagaimana Pastikan Ramah Alam dan Lindungan Hak Masyarakat Adat.” Mongabay.https://www.mongabay.co.id/2022/02/01/ikn-nusantara-bagaimana-pastikan-ramah-alam-dan-lindungi-hak-masyarakat-adat/ diakses pada 03 Februari 2022.

Rosiana Haryanti. (26 Agustus 2019). “Luas Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Hampir 3 Kali DKI Jakarta.” Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all diakses pada 01 Februari 2022.

Vitorio Mantalean. (21 Januari 2022). “Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan Hapus Dosa Korporasi.” Kompas.com.https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all diakses pada 03 Februari 2022.

Zakarias D. Daton. (20 Januari 2022). “Kekhawatiran dan Masalah yang Belum Selesai di Lingkar IKN.” Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2022/01/20/065414878/kekhawatiran-dan-masalah-yang-belum-selesai-di-lingkar-ikn?page=all diakses pada 03 Februari 2022. 


Endnote:

[1] Meskipun regulasi ini masih sangat rigid dan sulit dipenuhi oleh masyarakat pada umumnya, karena harus memenuhi aspek penelitian kondisi existing masyarakat hukum adat, pemetaan dan verifikasi wilayah adat, yang seringkali terganjal dengan minimnya dukungan penganggaran dan konsultan di pemerintah kabupaten ataupun provinsi.

[2] Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tetang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Populer