Thursday, December 8, 2022

Tantangan Teknokratisme dan Respons Anti-politik dalam Pembangunan IKN Nusantara

Oleh: M. Taufik Poli

(Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado)

Pembangunan IKN Nusantara telah resmi digulirkan dengan mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2022 yang telah diundangkan sebelumnya. IKN Nusantara dikonsepkan akan menjadi forest city, dengan 75 persen wilayahnya adalah hutan. Selain itu, IKN Nusantara rencananya akan menjadi kota berkelanjutan dengan bebas emisi karbon. Selain membangun kota yang berkelanjutan, visi Presiden Joko Widodo juga menginginkan IKN Nusantara dapat mencerminkan identitas nasional dan kebesaran bangsa Indonesia.

Walau proyek pembangunan IKN Nusantara telah berlangsung, terdapat respons kritis publik mengenai rencana besar ini. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari gugatan koalisi masyarakat sipil terhadap undang-undang IKN ke Mahkamah Konstitusi yang dianggap mengabaikan deliberasi publik secara luas. Selain itu, respons kritis juga terus berlangsung baik dalam diskursus media massa atau forum-forum diskusi lainnya.

Munculnya respons kritis serta aspirasi politis publik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan IKN Nusantara. Hal ini adalah hal yang sifatnya politis (dalam pengertian yang luas) yang tidak bisa didekati dengan cara-cara teknokratik apalagi meresponsnya secara anti-politik. Atas pendasaran yang demikian,kajian singkat ini akan melihat hubungan teknokratisme dan respons anti-politik dalam kaitannya dengan pembangunan IKN Nusantara.

Ada dua hal yang akan disoroti dalam kajian singkat ini mengenai pembangunan IKN Nusantara. Pertama adalah teknokratisme pembangunan serta bagaimana hal tersebut menjadi kuasa eksklusi terhadap warga terdampak. Kedua, bagaimana seharusnya respons kritis publik yang muncul tidak ditanggapi secara anti-politik oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Teknokratisme dan Pembangunan IKN Nusantara

Telah lama studi-studi pembangunan kritis (critical development studies) menyoroti kelit-kelindan pembangunan dan kekuasaan. Dalam pandangan studi pembangunan kritis, gejala politik yang muncul dalam pembangunan adalah hal yang sudah inheren di dalamnya, sehingga mengabaikan atau melucuti gejala politik tersebut ke dalam respons-respons anti-politik merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Dalam observasinya mengenai pembangunan diseputar kawasan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, Tania Li (2012) mengamati bahwa intervensi pembangunan yang terjadi sejak era kolonialisme hingga pasca-Orde Baru di kawasan tersebut dapat dipahami sebagai proses injeksi berbagai kepentingan yang menerapkan pola-pola kepengaturan yang menuntut masyarakat untuk patuh terhadap skema-skema pembangunan, baik dari swasta ataupun negara. Tetapi sebetulnya dari proses tersebut, para teknokrat/perencana pembangunan—yang Tania Li sebut “wali masyarakat”—secara langsung telah mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat. Para wali masyarakat merayakan kamampuan intervensi pembangunan mereka sembari mengabaikan protes dari masyarakat yang hak-haknya terampas.

Dari ilustrasi di atas, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari dalam kaitannya dengan pembangunan IKN Nusantara. Pertama bahwa rancangan pembangunan yang bersifat teknokratik dengan melucuti semua aspek politik adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Pembangunan IKN Nusantara sebagai produk kebijakan negara harus diposisikan dalam ruang yang tidak kedap terhadap kritisisme publik, dan oleh karena itu ia tidak bisa hanya didekati dengan instrumen teknokratik, seolah hal-hal yang bersifat politis bisa diatasi dengan kalkulasi matematis semata dari para teknokrat-teknokrat yang diasumsikan “tercerahkan” dan bebas-nilai. Perencanaan pembangunan, dari sudut pandang ini, selalu membawa serta kepentingan dan kekuasaan.

Kedua, dalam pembangunan IKN Nusantara, kejelian untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sifatnya non-teknokratik adalah hal penting yang harus dikuasai perencana pembangunan. Pemetaan masalah, terutama yang sifatnya politis, harus mampu disingkap serta dicarikan jalan keluarnya secara deliberatif. Upaya penyingkapan masalah yang sifatnya politis merupakan hal penting untuk dilakukan sebagai jalan untuk mencari pendekatan terbaik tanpa mereduksi aspek-aspek politis yang muncul dalam rangkaian pembangunan tersebut.

Setidaknya ada beberapa hal yang dalam konteks ini masuk dalam kategori masalah yang bersifat politis, yaitu berkaitan dengan respons kritis publik dalam pembangunan IKN Nusantara. Misalnya gugatan koalisi masyarakat sipil atas undang-undang IKN yang mempersoalkan proses deliberasi publik serta rasionalitas pemerintah dan DPR untuk membahasnya secara terburu-buru. Selain itu, respons kritis yang datang dari gerakan-gerakan lingkungan hidup mengenai aspek lingkungan hidup kawasan hutan IKN Nusantara yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pembangunan IKN. Ada juga persoalan eksklusi komunitas lokal, kelompok adat, dan masyarakat sekitar IKN Nusantara yang sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan nasib tanah adat, ganti rugi yang belum tuntas, hingga akses ekonomi mereka pasca lahan produksinya akan dikuasai negara.

Masalah-masalah di atas memerlukan penyelesaian tanpa sama sekali menyederhanakannya dalam teknikalisasi masalah secara teknokratik, yaitu mereduksi urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya,sehingga urusan yang mengalami teknikalisasi masalah pada saat yang sama ternyata dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gejala non-politis (Li, 2012, hlm.13-14). Penyelesaian masalah yang sifatnya politis harus dilakukan dengan keputusan politik yang secara penuh mampu bertanggung jawab atas masalah-masalah yang muncul tanpa membuat masyarakat di dalamnya terpinggirkan.

Mencegah Respons Anti-politik

Pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab tidak bisa membentuk dirinya sebagai mesin anti-politik dalam proses pembangunan. Sebagaimana Ferguson (1994) pahami bahwa proses depolitisasi dalam pembangunan merupakan cara kerja dari mesin anti-politik ini. Dalam mengobservasi pembangunan di Leshoto, Ferguson memberi penekanan bahwa pemilihan cara-cara teknokratik sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan adalah sebab dari kegagalan pembangunan tersebut. Para teknokrat yang mereduksi permasalahan kepada cara-cara yang dapat dikalkulasi serta mobilisasi kontrol kekuatan negara untuk memuluskan pembangunan tidak dapat menyelesaikan permasalahan politis yang muncul. Alih-alih berupaya untuk mendepolitisasi, upaya tersebut justru membangkitkan posisi-posisi kritis masyarakat yang mengalami marginalisasi atas kuasa eksklusi pembangunan.

Dalam kasus Indonesia, pembangunan yang mendepolitisasi ini telah menyejarah setidaknya dimulai di masa Orde Baru yang berambisi pada pembangunan sembari merespons kritisisme publik terhadap pembangunan tersebut dengan cara-cara opresif. Hal ini tidak muncul dalam kekosongan landasan epistimologis, sebagaimana diungkapkan Hadiz & Dhakidae (2006) bahwa teknokratisasi, khususnya dalam ilmu sosial, merupakan rangkaian kepentingan kekuasaan yang ingin mempertahankan praktik pembangunan berdasarkan asumsi-asumsi teori dominan yang bersifat teknokratik. Pembangunan itu didukung oleh teknokrat-teknokrat yang telah diajarkan teori serta pendekatan-pendekatan yang mendukung, dan tak jarang pula berada dalam relasi patronase Orde Baru.

Gambaran kritis diatas tentang relasi kekuasaan dan pembangunan diperlukan untuk menganalisis hal yang mungkin terjadi dalam pembangunan IKN Nusantara. Dalam  kesempatan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada publik untuk berhenti mempersoalkan pemindahan ibu kota. Seperti yang ia sampaikan: “memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada tidak setuju, tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undang sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi” (tirto.id, 25 Februari 2022).

Dari pernyataan tersebut ada kecenderungan untuk menghindar dari eskalasi kritisisme publik. Pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pertentangan secara hukum dan politik karena telah disepakati oleh hampir seluruh fraksi di DPR sama sekali mengabaikan fakta bahwa kesepakatan itu hanya terjadi dalam tingkatan elite, sedangkan gugatan serta kritisisme publik tetap berlangsung di akar rumput. Pernyataan tersebut juga bernuansa anti-politik dengan secara begitu saja menganggap telah terjadi penyelesaian masalah secara politik walau hanya pada tingkatan elite, dan tetap mengabaikan respons kritis publik sembari memobilisasi dukungan terhadap permasalahan yang belum selesai secara politik di akar rumput.

Fenomena ini umum terjadi dalam setiap proses pembangunan, di mana negara beserta aparatur pembangunannya sering terlihat mengabaikan permasalahan politis yang sebenarnya eksis. Dengan melangkahi begitu saja masalah politis tersebut, bukan berarti akan meredupkan respons politis publik terhadap IKN Nusantara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kemampuan mengidentifikasi akar masalah dari respons politis atas pembangunan IKN Nusantara, serta pencarian jalan alternatif yang tidak mengeksklusi adalah syarat yang harus dipenuhi bagi pemegang otoritas alih-alih mengabaikan dan meremehkan hal tersebut.

Singkatnya pembangunan IKN Nusantara dalam prosesnya harus mampu untuk tidak bersikap anti-politik terhadap respons-respons politik yang datang terutama dari akar rumput, yaitu mereka yang masih mempertanyakan status lahan adatnya, mereka yang masih menuntut keadilan dalam ganti rugi lahan, mereka yang kehilangan akses terhadap lahan produksi, serta gerakan-gerakan masyarakat sipil yang masih menggugat rasionalitas pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara, baik dalam isu hukum, politik, dan lingkungan hidup. Upaya untuk menampung respons kritis publik ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang harus mampu diselesaikan dengan keputusan politik yang tidak mengabaikan apalagi mengeksklusinya.

Referensi

Ferguson, James. 1994. The Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization and Bureaucratic Power in Leshoto. University of Minnesota Press: Minneapolis.

Hadiz, R. Vedi & Daniel Dhakidae (ed). 2006. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. Equinox Publishing Indonesia & Ford Foundation: Jakarta.

Li, Tania Muray. 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri: Jakarta.

Tirto.id. 2022. “Di Balik Sikap Jokowi yang Minta Polemik IKN Nusantara Diakhiri.” Diambil dari https://tirto.id/di-balik-sikap-jokowi-yang-minta-polemik-ikn-nusantara-diakhiri-gpmT

Populer