Sunday, January 29, 2023

Anwar Ibrahim dan Masa Depan Hubungan Indonesia-Malaysia

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Peneliti Pusat Riset Politik-BRIN

Kamis, 24 November 2022 merupakan hari bersejarah bagi politikus senior Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 negeri jiran ini, setelah menghadapi berbagai rintangan dalam karir politiknya, setidaknya selama 24 tahun terakhir.

Terpilihnya mantan wakil perdana menteri 1993-1998 ini tidak hanya dirayakan oleh rakyat Malaysia sendiri, tetapi juga disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari tagar Twitter #PM Malaysia menjadi tren di Indonesia pada hari pelantikan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menjadi kepala negara pertama yang mengucapkan selamat via telepon kepada perdana menteri baru tersebut. Dukungan ini memunculkan prediksi bahwa hubungan Indonesia-Malaysia akan semakin erat di masa mendatang. Dikutip dari akun Instagram resmi masing-masing, Presiden Joko Widodo berharap hubungan dua negara serumpun semakin kokoh terutama di bidang ekonomi, perbatasan, dan perlindungan warga negara. Sementara Perdana Menteri Anwar Ibrahim menekankan pentingnya meningkatkan hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya, dan isu pekerja. Lalu bagaimana harapan hubungan dua negara serumpun ini ke depan dapat diwujudkan?

Karakter pemimpin negara memang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, seperti yang dikemukakan oleh Jeff Carter dan Giacomo Chiozza (2017), tetapi bukan menjadi faktor penentu satu-satunya. Ada banyak faktor lain yang berpengaruh dan mungkin lebih signifikan, misalnya kepentingan nasional negara tersebut. Sedekat apapun hubungan personal antarkepala negara, kepentingan nasional tetap akan menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan luar negeri terhadap negara lain. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam terhadap kepentingan nasional masing-masing negara dalam beberapa bidang prioritas yang disebutkan kedua pemimpin di atas, yaitu perdagangan, perbatasan, dan perlindungan pekerja migran.

Perdagangan

Selain dekat secara geografis, Indonesia-Malaysia juga memiliki beberapa kesamaan industri unggulan, seperti kelapa sawit, karet, dan timah. Hal ini mengakibatkan perdagangan kedua negara relatif kecil dibandingkan perdagangan mereka dengan negara-negara lainnya. Bagi Malaysia, Indonesia adalah mitra dagang terbesar kesepuluh pada tahun 2021, dengan persentase 3,2% dari total ekspornya. Posisi Indonesia bahkan di bawah Singapura (14%), Thailand (4,2%), dan Vietnam (3,7%). Sementara bagi Indonesia, Malaysia menempati posisi mitra dagang terbesar kelima, yaitu 5,2% dari total ekspornya, tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), total nilai perdagangan kedua negara tumbuh 2,58%. Di masa pandemi Covid-19, nilai perdagangan bahkan justru meningkat tajam dari 15 miliar dolar pada 2020 menjadi 21 miliar dolar pada 2021. Sempat mengalami defisit pada 2014-2017, Indonesia dapat membalikkan keadaan dengan mencapai surplus sejak 2018 hingga sekarang.

Jika dilihat sekilas, Indonesia berada di posisi yang menguntungkan. Namun jika melihat pada komoditas perdagangannya, mayoritas ekspor Indonesia ke Malaysia adalah komoditas industri hulu dan tengah seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan timah mentah. Sementara itu, impor Indonesia dari Malaysia didominasi barang-barang industri tengah dan hilir seperti mesin, monitor, dan proyektor. Dengan kata lain, Malaysia dapat menikmati nilai tambah yang lebih besar dibanding Indonesia. Untuk mengatasi relatif rendahnya total nilai perdagangan kedua negara dan rendahnya nilai tambah yang diterima Indonesia, kedua negara dapat berkolaborasi dalam menciptakan rantai nilai lintas batas untuk industri unggulan masing-masing. Misalnya, Indonesia dapat mendukung pengembangan industri makanan halal di Malaysia, sementara Malaysia menyokong Indonesia dalam industri busana muslim.

Perbatasan

Indonesia-Malaysia berbagi perbatasan bersama di darat dan di laut. Perbatasan daratnya mencapai lebih dari dua ribu kilometer dari Tanjung Datu di sebelah barat Pulau Kalimantan hingga Pulau Sebatik di sebelah timur. Sementara itu, perbatasan laut dengan Malaysia terbagi menjadi empat segmen, yaitu di Selat Malaka, Selat Singapura bagian timur, Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), dan Laut Sulawesi. Sayangnya, kedua negara masih menyisakan tujuh titik bermasalah (Outstanding Boundary Problems), yaitu Batu Aum, Gunung Raya, Sungai Buan/Gunung Jagoi, D 400, Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, dan B 2700–B 3100. Indonesia juga sudah mengajukan satu OBP tambahan kepada Malaysia, yaitu Tanjung Datu. Demikian pula untuk perbatasan laut, kedua negara masih belum menyepakati beberapa segmen baik laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, maupun landas kontinen. Berbagai perundingan bilateral perlu diintensifkan agar batas darat dan laut kedua negara segera disepakati.

Namun, urusan perbatasan tidak hanya tentang garis batas antarnegara, tetapi juga menyangkut masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Selama ini, masyarakat perbatasan sering diasosiasikan sebagai komunitas terbelakang karena jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk di perbatasan Indonesia-Malaysia mempraktikkan berbagai aktivitas lintas batas, baik yang legal, ilegal, dan tradisional. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara perlu lebih banyak bekerja sama dalam membangun wilayah perbatasan mereka, termasuk mempercepat proses revisi berbagai perjanjian lintas batas (border crossing agreement dan border trade agreement) yang memfasilitasi kegiatan penduduk lokal di sana.

Pekerja Migran

Berdasarkan data Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, ada 2,94 juta WNI di Malaysia per Mei 2021. Sebagian besar WNI tersebut adalah pekerja migran. Sayangnya, lebih dari setengah WNI tersebut berstatus tidak berdokumen. Dari sisi Indonesia, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang tidak berdokumen menyulitkan pemerintah untuk memberikan perlindungan. Di sisi Malaysia, mereka menggunakan istilah Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) yang juga menjadi isu penting bagi rakyat dan pemerintahnya. Hal yang harus dipahami adalah kehadiran PMI tidak berdokumen/PATI tidak serta merta merupakan kesalahan mereka sendiri. Ada pula oknum-oknum pengusaha di Malaysia yang memang sengaja merekrut mereka karena dianggap lebih menguntungkan. Selain lebih murah, kehadiran PMI tidak berdokumen juga dapat memenuhi kekurangan pekerja di saat orang-orang lokal Malaysia enggan melakukan pekerjaan 3D (dirty, difficult, and dangerous). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan pemerintahan baru Malaysia untuk menangani urusan ini, yang tidak hanya berfokus pada aktor PMI, tetapi juga para pengusaha nakal yang bermain. Selain itu, inisiatif pendirian sekolah dan pusat belajar masyakat untuk anak-anak PMI di berbagai lokasi di Malaysia juga perlu terus ditumbuhkan.

Tiga isu di atas nampaknya perlu diterjemahkan secara serius dalam bentuk kebijakan dan kerja sama antarnegara, serta perlu dikawal secara konsisten oleh masyarakat kedua negara. Dengan demikian, kepentingan nasional masing-masing negara tetap dapat terpenuhi dalam hubungan Indonesia-Malaysia yang lebih erat di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim dan Joko Widodo.

Populer